Pansela

Kategori: Ekonomi Bisnis

  • Satgas Pangan Cek Harga Beras di Kebumen, Pasokan dan Stok Dipastikan Mencukupi

    Satgas Pangan Cek Harga Beras di Kebumen, Pasokan dan Stok Dipastikan Mencukupi

    Satgas Pangan Polres Kebumen bersama instansi terkait saat pemantauan beras, Kamis (8/10/2026). 


    KEBUMEN, Pansela.co     – Satgas Pangan Polres Kebumen bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan instansi terkait memastikan harga beras di Kabupaten Kebumen masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun stok di tingkat pasar, ritel modern hingga penggilingan padi dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

    Pemantauan harga, stok, dan distribusi beras tersebut dilakukan pada Kamis (8/10/2026). Tim menyambangi sejumlah titik, yakni Pasar Tumenggungan Kebumen, ritel modern Jadi Baru Kebumen, serta penggilingan padi UD Sutrimo.

    Petugas mengecek langsung harga beras yang beredar di tingkat pedagang dan ritel modern. Hasil pemantauan menunjukkan harga masih berada dalam ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah.

    BACA JUGA: AKBP Rachmad C Yusuf Resmi Pimpin Polres Kebumen, Lanjutkan Program Kapolres Sebelumnya

    Selain harga, tim juga memeriksa ketersediaan beras di setiap mata rantai distribusi. Stok di pasar, ritel modern, maupun penggilingan padi masih tersedia dalam jumlah yang mencukupi.

    Kondisi tersebut menunjukkan pasokan beras di wilayah Kebumen masih berjalan normal. Ketersediaan stok di tingkat penggilingan juga mendukung kelancaran distribusi beras dari produsen menuju pedagang hingga konsumen.

    Kasatreskrim Polres Kebumen AKP Kanzi Fathan STr K SIK MIK MH melalui Kanit II Tipidter Satreskrim Polres Kebumen Ipda Amal Fathulloh SH menjelaskan bahwa pemantauan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi, kelangkaan, maupun kenaikan harga komoditas pangan. 

    Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus mengawasi perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan strategis di daerah.

    BACA JUGA: Bulan Bahasa 2026, SMA Negeri 2 Purworejo Hadirkan Literasi Kreatif Lewat Seni dan Budaya

    Ipda Amal Fathulloh  menambahkan bahwa Satgas Pangan Polres Kebumen bersama instansi terkait akan melanjutkan pemantauan secara berkala. 

    “Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tetap mengikuti ketentuan pemerintah,” tandasnya. (PDM)

  • Inflasi DIY September 2026 Capai 0,26 Persen, Beras Jadi Pemicu dan NTP Petani Naik

    Inflasi DIY September 2026 Capai 0,26 Persen, Beras Jadi Pemicu dan NTP Petani Naik

    Seorang petani panen padi di sawah. Sumber: Canva.com 

    YOGYAKARTA, Pansela.co – Kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan mendorong inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,26 persen pada September 2026. Di tengah tekanan harga konsumen tersebut, Nilai Tukar Petani (NTP) justru meningkat 2,64 persen menjadi 113,82, sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) naik 3,19 persen menjadi 116,85.

    Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) pada September sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 0,27 persen. Sementara itu, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) tercatat 3,18 persen dan inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) mencapai 1,81 persen.

    Seiring kenaikan harga tersebut, Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY bergerak dari 111,63 pada Agustus menjadi 111,92 pada September 2026.

    BACA JUGA: BPR BKK Korwil Kedu Perkuat Persiapan Konsolidasi Menuju PT BPR Satu Jateng

    Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Kenaikan terutama dipicu oleh harga beras dan cabai rawit.

    “Penyumbang terbesar inflasi secara month-to-month September 2026 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit,” kata Endang di kantornya, Kamis (1/10/2026).

    Berdasarkan catatan BPS DIY, beras memberikan andil inflasi sebesar 0,07 persen. Berikutnya, cabai rawit menyumbang 0,06 persen, buncis 0,04 persen, daging ayam ras 0,03 persen, dan telur ayam ras 0,02 persen.

    BACA JUGA: Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Wahyu Hadiningrat Jabat Wakapolri

    Endang menjelaskan, kenaikan harga beras antara lain berkaitan dengan penurunan produksi gabah kering panen dalam beberapa bulan terakhir. Musim kemarau dan dampak El Niño menjadi faktor yang memengaruhi produksi serta pergerakan harga beras di tingkat konsumen.

    Harga Emas dan Tiket Pesawat Menahan Inflasi 

    Meski sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga, beberapa komoditas justru mengalami penurunan sehingga menahan laju inflasi DIY pada September.

    Emas perhiasan memberikan andil deflasi sebesar 0,05 persen. Sementara itu, ketimun, wortel, dan bawang merah masing-masing menyumbang deflasi 0,02 persen. Angkutan udara juga memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen.

    Menurut Endang, penurunan harga tiket pesawat berkaitan dengan berakhirnya periode ramai perjalanan atau high season liburan. Kondisi tersebut membuat permintaan angkutan udara cenderung menurun.

    BACA JUGA: Gua Jatijajar Bakal Direvitalisasi, Pemkab Kebumen Bidik Kebangkitan Wisata pada 2027

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, inflasi DIY meningkat dari 3,07 persen pada Agustus menjadi 3,18 persen pada September 2026.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,09 persen. Selanjutnya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,81 persen, sedangkan transportasi memberikan andil 0,56 persen.

    Dari sisi komoditas, emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar dengan andil 0,76 persen. Komoditas lainnya meliputi bensin sebesar 0,35 persen, beras 0,16 persen, cabai rawit 0,12 persen, dan minyak goreng 0,09 persen.

    BPS DIY juga mencatat perbedaan tingkat inflasi di dua wilayah penghitungan IHK. Kabupaten Gunungkidul mengalami inflasi bulanan 0,24 persen dan inflasi tahunan 3,07 persen. Adapun Kota Yogyakarta mencatat inflasi bulanan 0,28 persen dan inflasi tahunan 3,31 persen.

    Endang menyebut beras menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi di kedua wilayah tersebut, bersama cabai rawit dan daging ayam ras.

    BACA JUGA: RSUD RAA Tjokronegoro Purworejo Targetkan Indeks Kepuasan Masyarakat 93

    NTP DIY Naik 2,64 Persen
    Di sektor pertanian, BPS DIY mencatat penguatan indikator nilai tukar petani selama September 2026. NTP meningkat 2,64 persen, dari 110,90 pada Agustus menjadi 113,82.

    Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani tumbuh 3,30 persen, lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang naik 0,65 persen.

    Sejumlah komoditas yang mendorong kenaikan harga yang diterima petani antara lain gabah, melon, cabai merah, dan ketela pohon. Sementara itu, kenaikan harga yang dibayar petani antara lain dipengaruhi cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan buncis.

    NTP membandingkan perkembangan harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan harga yang harus mereka bayar untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi. Karena itu, kenaikan NTP menunjukkan perbaikan posisi relatif harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar, tetapi tidak secara langsung menggambarkan besarnya pendapatan setiap petani.

    Penguatan NTP terjadi di seluruh subsektor pertanian. Subsektor hortikultura mencatat kenaikan tertinggi sebesar 14,66 persen, dari 137,31 menjadi 157,44.

    NTP tanaman pangan naik 1,36 persen menjadi 114,21. Selanjutnya, tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,33 persen menjadi 108,85, peternakan naik 0,78 persen menjadi 99,02, dan perikanan meningkat 1,61 persen menjadi 101,70.

    Pada subsektor perikanan, NTP kelompok nelayan meningkat 6,03 persen, dari 137,85 menjadi 146,16. Sementara itu, NTP kelompok pembudidaya ikan naik 1,25 persen menjadi 99,19.

    NTUP Meningkat 3,19 Persen
    Selain NTP, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) DIY juga menunjukkan penguatan. Indikator ini naik 3,19 persen, dari 113,24 pada Agustus menjadi 116,85 pada September 2026.

    BACA JUGA: Dari Daun yang Dianggap Sepele, Tiga Siswa SMAN 7 Purworejo Raih Emas di Malaysia

    Kenaikan NTUP dipengaruhi pertumbuhan indeks harga yang diterima petani sebesar 3,30 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) yang sebesar 0,11 persen.

    Seluruh subsektor pertanian mencatat kenaikan NTUP. Hortikultura kembali membukukan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,41 persen menjadi 160,46. Tanaman pangan meningkat 2,15 persen menjadi 118,64.

    Sementara itu, NTUP perikanan naik 1,57 persen menjadi 106,31, tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,74 persen menjadi 110,62, dan peternakan naik 0,78 persen menjadi 99,19.

    Perkembangan September 2026 menunjukkan dua dinamika ekonomi di DIY. Harga beras dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi di tingkat konsumen, sedangkan kenaikan harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga yang dibayar maupun biaya produksinya.

    Berdasarkan data BPS DIY, inflasi bulanan tercatat 0,26 persen, sementara NTP dan NTUP masing-masing meningkat 2,64 persen dan 3,19 persen. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan harga kebutuhan masyarakat serta perubahan posisi harga dan biaya usaha di sektor pertanian. ***

  • BPR BKK Korwil Kedu Perkuat Persiapan Konsolidasi Menuju PT BPR Satu Jateng

    BPR BKK Korwil Kedu Perkuat Persiapan Konsolidasi Menuju PT BPR Satu Jateng

     Ketua Korwil BPR BKK Kedu yang juga Direktur Utama PT BPR BKK Kebumen Dr H Sudiharto SH MH menyampaikan materi. Foto: Istimewa


    KULON PROGO, Pansela.co –     PT BPR BKK Koordinator Wilayah (Korwil) Kedu mematangkan persiapan konsolidasi menuju PT BPR Satu Jawa Tengah yang direncanakan berlangsung pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2027 dan strategi percepatan penyelesaian kredit bermasalah di Hotel Novotel YIA, Kulon Progo, pada 1–2 Oktober 2026.

    Pelatihan tersebut diikuti karyawan PT BPR BKK se-Wilayah Kedu. Selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), kegiatan ini menjadi sarana untuk membekali karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi serta memperkuat pengelolaan bisnis perbankan.

    Kepala Biro BUMD dan BLUD Provinsi Jawa Tengah, Agus Prasutio SH MSi membuka kegiatan tersebut. Ia mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan secara optimal dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

    BACA JUGA: 18 Tim Ikuti E-Sport Polres Purworejo, Tim Petualang Raih Juara Pertama

    Panitia menghadirkan dua narasumber, yakni Jarot Mulyawan SE MSi Akt dan Dr H Sudiharto SH MH.  Keduanya menyampaikan materi mengenai persiapan konsolidasi perusahaan serta strategi penanganan kredit bermasalah.

    Bahas Perubahan Perusahaan dan Penguatan SDM

    Pada hari pertama, Jarot Mulyawan memaparkan rencana konsolidasi dan perubahan nama PT BPR BKK Jawa Tengah menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah.

    Materi tersebut menyoroti pentingnya kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi yang direncanakan pada 2027. Pemahaman terhadap arah kebijakan perusahaan diharapkan membantu seluruh jajaran menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kebutuhan organisasi setelah konsolidasi.

    Kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses tersebut. Karena itu, pembekalan kepada karyawan diperlukan agar perubahan perusahaan dapat diikuti dengan peningkatan kompetensi dan kualitas kerja.

    Perkuat Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah
    Pada hari kedua, peserta mendalami strategi percepatan penyelesaian kredit bermasalah bersama Dr H Sudiharto SH MH.

    BACA JUGA: Ekonom Soroti Dampak MBG dan KDMP terhadap Ruang Fiskal dan UMKM

    Materi ini membahas pendekatan penanganan persoalan kredit perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman terhadap strategi penyelesaian kredit diharapkan dapat membantu karyawan mengelola risiko, menjaga kualitas aset, serta mendukung kesehatan usaha perbankan.

    Sudiharto, yang juga menjabat Direktur Utama PT BPR BKK Kebumen sekaligus Ketua Korwil BPR BKK Kedu, berharap pelatihan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi karyawan di seluruh BPR BKK wilayah Kedu.

    “Melalui pelatihan ini PT BPR BKK Korwil Kedu diharapkan dapat memperkuat kesiapan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan kredit, serta mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan perusahaan pada 2027,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, PT BPR BKK Korwil Kedu mendorong penguatan kapasitas SDM sekaligus kesiapan menghadapi konsolidasi menuju PT BPR Satu Jawa Tengah. Peningkatan kompetensi karyawan dan pengelolaan kredit menjadi bagian dari persiapan perusahaan untuk menghadapi perubahan organisasi pada 2027. ***

  • Ekonom Soroti Dampak MBG dan KDMP terhadap Ruang Fiskal dan UMKM

    Ekonom Soroti Dampak MBG dan KDMP terhadap Ruang Fiskal dan UMKM

    Forum yang digelar oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bersama Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Jumat (25/9/2026).

    YOGYAKARTA, Pansela.co – Sejumlah ekonom menyoroti tekanan terhadap ruang fiskal dan perlindungan sosial dalam evaluasi satu tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE). Program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu perhatian dalam forum yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bersama Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9/2026).

    Forum tersebut mengevaluasi perkembangan ekonomi dan sosial setelah AEI menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi setahun sebelumnya. Pembahasan mencakup kebijakan fiskal, kapasitas pemerintah daerah, perlindungan sosial, iklim usaha, independensi lembaga negara, hingga risiko bencana.

    Ekonom UGM Elan Satriawan mengatakan MBG dan KDMP memiliki tujuan yang baik, tetapi implementasinya perlu memperhitungkan potensi risiko baru. Salah satu yang ia soroti adalah pembiayaan KDMP melalui skema pinjaman dengan penjaminan dana desa.

    Menurut Elan, skema tersebut perlu memperhatikan kemampuan usaha yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kewajiban pembiayaan.

    “Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” ujar Elan seperti dilansir dari ugm.ac.id

    Ekonom Soroti Penyempitan Ruang Fiskal

    Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai program prioritas berskala besar, termasuk MBG dan KDMP, menyerap ruang fiskal secara signifikan.

    Menurut dia, kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya peluang penggunaan anggaran karena pemerintah juga membutuhkan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, serta mitigasi bencana.

    “Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal,” kata Riefky.

    BACA JUGA: Gethuk Goreng Poncosari Bantul Berkembang, Serap 17 Pekerja dan Tembus Produksi 7 Kuintal Sehari

    Ia juga mendorong pemerintah memperluas indikator evaluasi program. Menurutnya, penilaian tidak cukup hanya melihat input dan output, tetapi juga perlu mengukur outcome, kualitas pelaksanaan, efektivitas biaya, serta manfaat program dibandingkan alternatif penggunaan anggaran.

    Riefky turut menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang disebutnya mencapai hampir Rp300 triliun. Menurut dia, kondisi tersebut dapat mempersempit kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan di wilayah masing-masing.

    Cadangan Bencana Dinilai Belum Seimbang dengan Kebutuhan

    Persoalan kapasitas fiskal untuk menghadapi bencana juga masuk dalam pembahasan. Dalam asesmen yang dipaparkan, cadangan anggaran bencana disebut sekitar Rp5 triliun per tahun, sementara estimasi kebutuhan pemulihan mencapai sekitar Rp22 triliun.

    “Kalau kita lihat dari angkanya, cadangan bencana sekitar Rp5 triliun per tahun jauh sekali di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun,” ujar Riefky.

    Angka tersebut menjadi bagian dari sorotan mengenai pentingnya memastikan kapasitas fiskal tetap memadai ketika pemerintah menghadapi bencana maupun kebutuhan pembangunan lain.

    Independensi Bank Indonesia dan Transparansi Pembiayaan Disorot

    Peneliti LPEM FEB UI Mervin Goklas membahas isu independensi lembaga negara, dominasi negara dalam aktivitas ekonomi, meritokrasi, antikorupsi, serta ruang sipil.

    Salah satu perhatian Mervin berkaitan dengan posisi Bank Indonesia setelah mandat kebijakan bank sentral juga menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kebijakan.

    “Posisi BI semakin dipertanyakan apakah sebetulnya Bank Indonesia fokus dalam stabilitas atau juga mengejar pertumbuhan yang pada akhirnya mendukung pemerintah,” tuturnya.

    BACA JUGA: Jawa Tengah Raih Peringkat Ketiga Anugerah Layanan Investasi 2026

    Mervin juga menyoroti kebutuhan untuk mencocokkan indikator statistik dengan kondisi ekonomi riil. Ia mencontohkan hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dan konsumsi listrik yang menurutnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

    Selain itu, ia mempertanyakan transparansi laporan keuangan lembaga yang mengelola pembiayaan negara. Mervin menyinggung alokasi pembiayaan kepada KDMP melalui Danantara dan mempertanyakan ketersediaan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk analisis publik.

    “Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangan Danantara belum kami terima hingga sekarang untuk kita analisis. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” katanya.

    UMKM Diminta Tetap Mendapat Ruang Persaingan

    Ekonom Universitas Padjadjaran Titik Anas menyoroti iklim usaha dan perlindungan sosial. Ia menyebut terdapat perkembangan pada aspek administratif, tetapi pada saat bersamaan muncul tantangan ketika intervensi negara berlangsung dalam skala besar.

    Titik merujuk pada posisi Indonesia dalam World Competitiveness Report 2026 yang berada di peringkat 48 dari 70 negara sebagai salah satu indikator yang menurutnya menunjukkan masih adanya persoalan efisiensi bisnis.

    “Perkembangan di klaster ini bergerak tidak merata dan sarat akan paradoks. Pemerintah telah menunjukkan sejumlah perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” paparnya.

    Ia juga menyoroti kemungkinan dampak MBG dan KDMP terhadap pelaku usaha lokal. Menurut Titik, pemberian fasilitas dan pembiayaan kepada entitas tertentu perlu menerapkan prinsip competitive neutrality agar tidak menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan UMKM.

    Perlindungan Sosial Dinilai Perlu Lebih Adaptif

    Titik juga mencatat anggaran perlindungan sosial 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Namun, ia menilai besarnya anggaran perlu diikuti sistem pendataan penerima bantuan yang mampu mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

    Menurut dia, sistem yang terlalu statis dapat menyulitkan masyarakat yang baru mengalami guncangan ekonomi, PHK, atau bencana untuk segera memperoleh bantuan.

    “Masalah krusialnya adalah bansos kita tidak berkarakter adaptif. Sangat statis sehingga banyak orang yang ter-exclude walaupun dia berhak mendapatkan bantuan. Ada yang ter-include walaupun dia tidak berhak mendapatkan bantuan,” katanya.

    Ia kemudian mendorong pengembangan dynamic social registry yang memungkinkan data penerima bantuan diperbarui berdasarkan perubahan kondisi masyarakat.

    Titik juga menilai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperkuat agar tidak hanya memberikan pengganti pendapatan sementara, tetapi juga membantu proses reskilling dan penempatan kembali pekerja.

    Ekonom Ingatkan Risiko Lingkungan

    Peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Ega Kurnia Yazid, membahas dampak jangka panjang dari akumulasi berbagai persoalan kebijakan.

    Ia mengaitkan kebijakan pembangunan dengan risiko lingkungan dan sosial, termasuk isu food estate dan deforestasi. Dalam pemaparannya, Ega menyebut deforestasi meningkat sekitar 66 persen menjadi 433 ribu hektare pada 2025.

    “Pemerintah hari ini mencoba mengulangi kesalahan yang mirip dengan skala yang jauh lebih besar, misalnya seperti agenda food estate maupun agenda deforestasi,” ujarnya.

    Ega juga mendorong penguatan mitigasi bencana dan kecukupan anggaran untuk menghadapi meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana.

    BACA JUGA: TNI AL Amankan Kapal SPOB Nurfaizah 03, Diduga Angkut 407 Ton Solar Ilegal

    Menurut dia, ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga perlu melihat bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi kepada masyarakat.

    “Hal yang perlu didorong adalah beyond GDP. Delapan persen itu harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat harus menikmatinya,” tuturnya.

    Evaluasi satu tahun 7DDE tersebut menunjukkan beragam pandangan ekonom mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Forum AEI dan FEB UGM menjadi ruang untuk membahas kembali kebijakan fiskal, perlindungan sosial, iklim usaha, tata kelola, serta kapasitas pemerintah menghadapi risiko ekonomi dan bencana. ***

  • Gethuk Goreng Poncosari Bantul Berkembang, Serap 17 Pekerja dan Tembus Produksi 7 Kuintal Sehari

    Gethuk Goreng Poncosari Bantul Berkembang, Serap 17 Pekerja dan Tembus Produksi 7 Kuintal Sehari

    Gethuk goreng Bu Hesti di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul makin berkembang. Sumber: bantulkab.go.id

    BANTUL, Pansela.co – Perkembangan pariwisata di kawasan selatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produk pangan lokal. Salah satunya usaha gethuk goreng milik Bu Hesti di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, yang kini mampu memproduksi hingga tujuh kuintal per hari dan melibatkan 17 pekerja.

    Usaha tersebut bermula dari kebutuhan masyarakat setempat yang harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk membeli gethuk goreng. Melihat peluang itu, Bu Hesti bersama suaminya mulai memproduksi gethuk goreng secara mandiri pada 2022.

    Tanpa mengikuti pelatihan khusus, ia mempelajari proses pembuatan secara autodidak. Berulang kali melakukan percobaan, Bu Hesti akhirnya menemukan racikan yang sesuai dengan selera konsumen.

    “Awalnya banyak yang mengeluh kalau mau membeli gethuk goreng harus pergi jauh. Dari situ saya mencoba membuat sendiri. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya menemukan resep yang pas,” ujar Bu Hesti seperti dilansir dari bantulkab.go.id

    BACA JUGA: Ngisor Klopo Cafe & Eatery, Destinasi Kuliner Baru di Petanahan

    Produk tersebut menggunakan ketela pohon dan gula Jawa sebagai bahan utama. Seiring waktu, usaha yang awalnya hanya dikerjakan bersama suami berkembang dan mulai menjangkau pasar yang lebih luas.

    Dipasarkan di Kawasan Wisata Selatan Bantul

    Geliat pariwisata di kawasan selatan Bantul turut membuka akses pemasaran bagi produk gethuk goreng Poncosari. Saat ini, produk tersebut dipasarkan di kawasan Pantai Baru dan sejumlah titik di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS).

    Bu Hesti juga memasok produknya kepada sejumlah pelaku usaha untuk dijual kembali. Pola pemasaran tersebut membuat jangkauan produknya semakin luas sekaligus meningkatkan kebutuhan produksi.

    Dari usaha rumahan yang semula dikelola dua orang, kini sebanyak 17 pekerja terlibat dalam proses produksi. Kapasitas produksi mencapai sekitar tujuh kuintal gethuk goreng setiap hari.

    BACA JUGA: Jelang HUT ke-81, KAI Ungkap Perubahan Tren Perjalanan Masyarakat Indonesia

    Produk tersedia dalam beberapa pilihan harga, yakni Rp10.000, Rp15.000, dan Rp20.000. Konsumen juga dapat memilih empat varian rasa, yaitu original, durian, nangka, dan cokelat.

    Varian original menjadi salah satu produk yang banyak diminati. Gethuk goreng tersebut memiliki masa simpan sekitar tiga hari sehingga distribusi dan penjualan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk.

    Berharap Jadi Oleh-Oleh Khas Wisata Selatan Bantul

    Bu Hesti melihat pertumbuhan usaha kuliner di kawasan wisata selatan Bantul bukan hanya sebagai persaingan antarproduk. Menurutnya, meningkatnya aktivitas wisata justru membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sesuai potensi yang dimiliki.

    Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan perkembangan kawasan wisata untuk menciptakan sumber pendapatan baru.

    Ke depan, Bu Hesti ingin mengembangkan gethuk goreng produksinya sebagai salah satu pilihan oleh-oleh khas bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan selatan Bantul.

    BACA JUGA: Krisis Air Bersih Kebumen Meluas, BPBD Sudah Salurkan 1,5 Juta Liter Air

    Pertumbuhan usaha tersebut memperlihatkan hubungan antara perkembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Meningkatnya aktivitas wisata menciptakan ruang pemasaran bagi UMKM, termasuk usaha makanan dan oleh-oleh berbasis bahan pangan lokal.

    Dengan inovasi produk, perluasan pemasaran, serta pemanfaatan jalur wisata yang semakin berkembang, usaha gethuk goreng Poncosari menjadi salah satu contoh bagaimana potensi kuliner lokal dapat ikut bergerak bersama pertumbuhan ekonomi kawasan wisata selatan Bantul. ***

  • Jawa Tengah Raih Peringkat Ketiga Anugerah Layanan Investasi 2026

    Jawa Tengah Raih Peringkat Ketiga Anugerah Layanan Investasi 2026

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi foto bersama penerima Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026.

    JAKARTA, Pansela.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat ketiga dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Rabu (16/9/2026), dan mendorong jajarannya memperkuat pelayanan perizinan agar investasi semakin cepat menciptakan lapangan kerja.

    Dalam ajang tersebut, Maluku Utara menempati peringkat pertama, disusul Jawa Timur pada posisi kedua. Penghargaan bagi Jawa Tengah menjadi pengakuan atas kinerja pelayanan investasi sekaligus momentum untuk memperbaiki pendampingan kepada calon investor.

    Luthfi menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan investor menghadapi proses birokrasi sendirian. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah aktif mengawal proses investasi sejak tahap awal hingga seluruh perizinan selesai.

    BACA JUGA: KPK Tangkap Tangan 8 Tersangka Dugaan Suap dan Penerimaan Lainnya di Kementerian ATR/BPN

    Menurutnya, pendampingan juga perlu diberikan kepada investor penanaman modal asing (PMA), meskipun sebagian kewenangan perizinannya berada di pemerintah pusat. Langkah tersebut memungkinkan petugas mendeteksi hambatan lebih awal dan membantu investor memperoleh solusi.

    “Saya ucapkan terima kasih. Ini jagoan-jagoan kita yang telah membuat pelayanan perizinan satu pintu adalah hal yang sangat luar biasa. Ini menjadi semangat untuk kita. Salah satu gate system atau pintu masuk daripada investasi adalah perizinan cepat, mudah, dan pelayanan prima,” kata Luthfi.

    Dorong Petugas Jemput Bola

    Gubernur meminta aparatur pelayanan investasi mengubah pola kerja dari sekadar menunggu menjadi lebih aktif mendatangi dan mendampingi investor. Petugas perlu membangun komunikasi sejak awal serta menggali kebutuhan dan kendala yang dihadapi calon investor.

    Luthfi menyebut pendekatan tersebut dengan istilah lokal “juweh”, yakni sikap aktif bertanya dan menggali informasi untuk menemukan persoalan secara lebih cepat.

    BACA JUGA: Sendratari “The Tales of Karangbolong” Sukses Dipentaskan di TMII

    Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dan fasilitas pelayanan terpadu. DPMPTSP harus mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik serta sistem Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan kecepatan dan profesionalitas layanan.

    “Tentu semua itu dilakukan dengan konektivitas perangkat-perangkat yang ada. Di tempat kita itu terkait perizinan sudah punya mal pelayanan publik, kita sudah punya namanya sistem OSS dan lain sebagainya. Itu harus dipahami dan dilaksanakan oleh DPMPTSP sehingga itu menjadi profesional,” jelasnya.

    Investasi Tembus Rp59,94 Triliun

    Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp59,94 triliun. Nilai tersebut terdiri atas PMA Rp25,92 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp22,62 triliun, serta investasi usaha mikro dan kecil (UMK) Rp11,40 triliun.

    Realisasi itu tersebar dalam 55.989 proyek dan menciptakan 213.217 lapangan kerja. Pemerintah daerah menempatkan penciptaan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi lokal sebagai bagian penting dari arah kebijakan investasi.

    “Investasi adalah salah satu cara menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita,” ujar Luthfi.

    Dengan demikian, Pemprov Jateng tidak hanya mengejar peningkatan nilai modal yang masuk, tetapi juga mendorong agar investasi memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembukaan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Kabupaten Semarang Raih Penghargaan

    Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang turut menerima penghargaan layanan investasi. Kabupaten Karanganyar juga masuk dalam enam besar nominasi pada kategori yang sama.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Roslan Roeslani mengatakan, peningkatan kualitas layanan menjadi bagian penting dalam memperkuat iklim investasi nasional. Ia menilai pelayanan yang terukur dan terstruktur dapat memberikan kepastian kepada investor mengenai tahapan serta waktu penyelesaian perizinan.

    “Investasi adalah salah satu program yang membuat lapangan pekerjaan tercipta dan berjalan baik. Terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang sudah membantu meningkatkan investasi dan industri,” katanya.

    BACA  JUGA: Pemkab Kebumen Gandeng Alfamart Perkuat UMKM Lewat Pelatihan dan Kurasi Produk

    Roslan juga menyoroti integrasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Menurutnya, sistem tersebut menjadi salah satu langkah untuk membangun pelayanan investasi yang lebih terstruktur, meskipun masih memerlukan penyempurnaan.

    Ia menambahkan, Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas layanan investasi untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara lain dalam menarik modal.

    “Kerja kita harus cepat, kerja kita harus baik, dan mempunyai dampak yang besar terutama dalam perekonomian ke depannya. Dalam menarik investasi ini kita harus berkompetisi dengan negara tetangga. Kita tidak boleh ketinggalan bahkan harus lebih maju dalam rangka menciptakan layanan investasi yang baik,” katanya. ***

Powered by