Kategori: Purworejo

Pimpinan perangkat daerah yang meraih penghargaan foto bersama dengan Bupati Purworejo,  Kamis (8/10/2026).

PURWOREJO, Pansela.co – Empat perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih penghargaan atas capaian terbaik dalam evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Purworejo 2026 di Hotel Novotel YIA Kulon Progo, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama 7-8 Oktober 2026 itu diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Bupati Purworejo Yuli Hastuti membuka rangkaian Larwasda sekaligus menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah yang terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas upaya peningkatan kinerja. Saya berharap melalui Larwasda ini, kita semakin mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, produktif, dan tepercaya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yuli Hastuti.

Disdukcapil Raih Nilai Tertinggi

Dalam evaluasi SAKIP 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Purworejo menempati peringkat pertama dengan nilai 87,01 dan predikat Memuaskan.

Posisi kedua diraih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan nilai 86,06, yang juga memperoleh predikat Memuaskan.

BACA JUGA: Bupati Purworejo Lantik 40 ASN, Dua Kepala Dinas Baru Hasil Seleksi Terbuka

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menempati peringkat ketiga dengan nilai 82,00. Adapun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berada di posisi keempat dengan nilai 80,36.

Keempat perangkat daerah tersebut sama-sama memperoleh predikat Memuaskan dalam evaluasi implementasi SAKIP 2026.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Purworejo memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, terutama dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, hingga hasil pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wabup Minta Rekomendasi Larwasda Ditindaklanjuti

Rangkaian Larwasda Purworejo 2026 kemudian ditutup Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan selama kegiatan.

Menurut Dion, hasil pengawasan tidak akan memberikan dampak apabila perangkat daerah tidak menjalankan rekomendasi yang telah disusun.

“Kalau tidak ada tindak lanjut ya percuma, kunci keberhasilannya ada di perangkat daerah. Rekomendasinya bagus sekali, tetapi kalau tidak jalan, maka dampaknya tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Di Hadapan Pelajar SMK Negeri 4 Purworejo, Bupati Yuli Hastuti Ajak Generasi Muda Melek Politik dan Bijak Bermedia Sosial

Larwasda menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Karena itu, penghargaan atas capaian SAKIP tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi dorongan bagi perangkat daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

Pemkab Purworejo selanjutnya diharapkan dapat memastikan hasil evaluasi dan rekomendasi Larwasda masuk dalam langkah perbaikan konkret pada masing-masing perangkat daerah, sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja berujung pada manfaat yang terukur bagi masyarakat. (JOE)

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Selasa (6/10/2026).

PURWOREJO, Pansela.co – Bupati Purworejo Yuli Hastuti melantik dan mengambil sumpah/janji 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Selasa (6/10/2026). Dalam pelantikan tersebut, Pemkab Purworejo juga menetapkan dua pejabat hasil seleksi terbuka untuk memimpin organisasi perangkat daerah strategis.

Pelantikan mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dua pejabat yang menempati posisi JPT Pratama yakni Heru Agung Prastowo, S.Kep., Ns., M.M. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan Eko Setyo Husodo, S.STP., M.M. sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.

BACA JUGA: Di Hadapan Pelajar SMK Negeri 4 Purworejo, Bupati Yuli Hastuti Ajak Generasi Muda Melek Politik dan Bijak Bermedia Sosial

Heru sebelumnya menjabat Kepala Bagian Sekretariat RSUD RAA Tjokronegoro. Sementara Eko sebelumnya bertugas sebagai Camat Grabag. Keduanya memperoleh jabatan tersebut setelah mengikuti proses seleksi terbuka JPT Pratama yang telah diselesaikan Pemkab Purworejo.

Bupati Tekankan Amanah Jabatan

Dalam arahannya, Yuli Hastuti menegaskan bahwa pelantikan ASN bukan sekadar proses administratif atau perubahan posisi dalam struktur birokrasi. Menurutnya, jabatan membawa tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan berjalan dan masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal.

“Pelantikan ini bukan sekadar perubahan kedudukan atau status kepegawaian, tetapi merupakan amanah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Yuli.

Bupati mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terus berkembang. Warga kini mengharapkan layanan publik yang cepat, sederhana, terbuka, serta mampu merespons kebutuhan secara tepat.

BACA JUGA: 750 Pelajar SMK YPP Purworejo Dibekali Cara Hadapi Penipuan Online dan Kejahatan Siber

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut ASN meningkatkan kapasitas dan beradaptasi dengan perubahan. Pemanfaatan teknologi serta penguatan kerja sama antarorganisasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Yuli mengingatkan seluruh ASN agar menerapkan nilai dasar BerAKHLAK, yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Pesan untuk PNS Baru

Khusus bagi CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS, Yuli meminta mereka menjadikan momentum tersebut sebagai awal pengabdian dengan menjunjung profesionalisme dan integritas.

“Khusus kepada Saudara-saudara yang baru diangkat menjadi PNS, jadikan momentum ini sebagai awal untuk membangun pengabdian yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Terus belajar dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Pelantikan 40 ASN tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab Purworejo. Pemerintah daerah berupaya menempatkan aparatur berdasarkan kompetensi serta kebutuhan organisasi agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan lebih efektif.

BACA JUGA: 8.000 Pelari Ramaikan Malioboro Run 2026, Rute Baru Jelajahi Ikon Sejarah Yogyakarta

Yuli berharap pejabat dan ASN yang baru dilantik mampu menerjemahkan tanggung jawab tersebut melalui kinerja yang profesional, inovasi, serta pelayanan publik yang semakin responsif.

“Mari kita jalankan amanah ini dengan integritas, inovasi, dan semangat pelayanan, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Purworejo BERSERI: Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif,” pungkasnya.

Dengan pengisian sejumlah jabatan tersebut, Pemkab Purworejo diharapkan semakin memiliki dukungan aparatur yang mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (JOE)

Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo Agus Aris Setiadi menerima penghargaan dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Senin (5/10/2026).

PURWOREJO, Pansela.co – Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo berhasil meningkatkan skor pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari 19 menjadi 93. Atas peningkatan tersebut, Sekretariat DPRD Purworejo menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai instansi dengan progres terbaik dalam pemenuhan dan pengelolaan JDIH.

Penghargaan tersebut diserahkan Ahmad Luthfi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo Agus Aris Setiadi di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (5/10/2026).

Kenaikan skor sebesar 74 poin tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Purworejo. Capaian itu sekaligus menjadi hasil dari pembenahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh jajaran terkait.

Baca  Juga: Wisatawan Asing Makin Banyak Gunakan Kereta, Kutoarjo Catat 1.325 Pelanggan WNA

Agus Aris Setiadi mengatakan penghargaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Menurutnya, capaian itu justru harus menjadi dorongan untuk menjaga konsistensi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

“Ini perjuangan kita bersama. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi agar ke depan kita bisa lebih baik lagi,” kata Agus saat menerima penghargaan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (5/10/2026).

Bidik Skor JDIH 100
Agus menyebut peningkatan nilai dari 19 menjadi 93 merupakan capaian yang cukup besar. Namun, Sekretariat DPRD Purworejo masih memiliki ruang untuk melakukan penyempurnaan agar pengelolaan JDIH semakin memenuhi standar penilaian.

Karena itu, pihaknya memasang target untuk memperoleh nilai sempurna pada penilaian berikutnya.

“Skor kita saat ini 93, lonjakan yang luar biasa dari skor 19. Tentunya tahun 2026 ini kami mengharapkan kita bisa mencapai skor yang sempurna, 100,” tegasnya.

BACA JUGA: JABFest 2026 di The Ratan Yogyakarta: Satukan Seni, Literasi, dan Kritik Sosial

Menurut Agus, evaluasi JDIH tidak semata-mata melihat aspek kelengkapan dokumentasi maupun penyediaan informasi hukum. Kepatuhan dalam proses pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah, juga menjadi salah satu bagian penting dalam penilaian.

Aspek tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian Sekretariat DPRD Purworejo dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

JDIH Tak Sekadar Administrasi
Pengelolaan JDIH, kata Agus, perlu diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Informasi hukum harus tersedia secara mudah, cepat, dan transparan sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen serta informasi hukum yang dibutuhkan.

Dengan demikian, peningkatan skor JDIH tidak hanya mencerminkan perbaikan administrasi internal. Capaian tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat keterbukaan informasi hukum di lingkungan lembaga legislatif daerah.

BACA JUGA: 8.000 Pelari Ramaikan Malioboro Run 2026, Rute Baru Jelajahi Ikon Sejarah Yogyakarta

Agus menilai pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan lintas unsur. Sinergi diperlukan antara Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD, kepala daerah, hingga perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan produk dan informasi hukum.

“Dengan motivasi yang tinggi dan kerja sama yang luar biasa dari semua unsur yang ada di Sekretariat DPRD, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta dukungan Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah lainnya, mudah-mudahan kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi di kemudian hari,” ujarnya.

Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus menjadi momentum bagi Sekretariat DPRD Purworejo untuk mempertahankan kinerja yang telah meningkat. Target skor 100 kini menjadi sasaran berikutnya. Harapannya, peningkatan tersebut berjalan seiring dengan semakin baiknya tata kelola dokumentasi dan akses informasi hukum bagi masyarakat. (JOE)

Para juara foto bersama Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum beserta jajaran.  Sumber: Polres Purworejo.

PURWOREJO, Pansela.co – Polres Purworejo menggelar turnamen E-Sport Mabar Season 2 Tahun 2026 untuk menyediakan ruang kegiatan positif bagi generasi muda sekaligus mendukung upaya pencegahan kenakalan remaja dan tawuran antarpelajar. 

Kompetisi Mobile Legends: Bang Bang tersebut berlangsung di Warung Warmindo Kelingan Kowe, Kabupaten Purworejo, Jumat (2/10/2026), dengan melibatkan 18 tim atau 90 peserta.

Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum membuka turnamen pada pukul 15.00 WIB. Wakapolres dan sejumlah pejabat utama Polres Purworejo turut menghadiri kegiatan yang melibatkan komunitas muda-mudi setempat.

BACA JUGA: Gua Jatijajar Bakal Direvitalisasi, Pemkab Kebumen Bidik Kebangkitan Wisata pada 2027

Erma mengatakan, turnamen ini menjadi salah satu upaya kepolisian untuk membangun kedekatan dengan generasi muda melalui kegiatan yang sesuai dengan minat mereka, khususnya di bidang olahraga elektronik dan teknologi digital.

“Tujuan utama digelarnya kegiatan ini adalah untuk menjalin kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya generasi muda, serta menumbuhkan semangat sportivitas, kreativitas, dan inovasi di bidang digital,” kata Erma.

Ia berharap kompetisi tersebut dapat menjadi wadah bagi pelajar dan komunitas e-sport untuk menyalurkan minat secara positif. Dengan demikian, generasi muda memiliki lebih banyak pilihan kegiatan produktif di luar aktivitas rutin mereka.

“Kami ingin memberikan wadah kegiatan positif bagi pelajar dan komunitas E-Sport di wilayah Kabupaten Purworejo, sehingga energi anak-anak muda tersalurkan ke arah yang konstruktif demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya.

18 Tim Bersaing dalam Turnamen Mobile Legends

Sebanyak 18 tim dengan total 90 peserta mengikuti pertandingan Mobile Legends: Bang Bang yang berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. Panitia menerapkan aturan pertandingan dan melibatkan wasit untuk mengawasi jalannya kompetisi serta menjaga sportivitas peserta.

Setelah melalui serangkaian pertandingan, panitia menetapkan tiga tim sebagai pemenang. Kapolres Purworejo menyerahkan piala dan hadiah kepada para juara pada penutupan acara.

BACA JUGA: Polres Purworejo Ungkap Pencurian di Masjid dan Sekolah, Pria Asal Tembalang Ditahan

Tim Petualang Purworejo yang diperkuat Raul, Yoga, Yusuf, Zidan, dan Alca meraih juara pertama. Tim tersebut memperoleh uang pembinaan Rp750.000 dan hadiah 5.000 diamond.

Posisi kedua ditempati Tim Golazo Purworejo dengan hadiah uang pembinaan Rp500.000 dan 2.500 diamond. Sementara itu, Tim Qomarun Purworejo meraih juara ketiga dengan hadiah Rp250.000 dan 1.500 diamond.

Raul (20), perwakilan Tim Petualang, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurut dia, kompetisi ini memberikan kesempatan kepada para pemain untuk menyalurkan hobi sekaligus menguji kemampuan dalam suasana yang kompetitif.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polres Purworejo yang sudah mengadakan event keren ini. Terima kasih kepada Ibu Kapolres dan jajaran yang telah memberikan wadah positif bagi kami para pencinta Mobile Legends untuk menyalurkan hobi dan berkompetisi secara sehat,” kata Raul.

Pendekatan Positif untuk Generasi Muda

Turnamen e-sport menjadi salah satu bentuk pendekatan kepolisian untuk menjalin komunikasi dengan komunitas anak muda melalui kegiatan yang mereka minati. Selain kompetisi, kegiatan semacam ini dapat membuka ruang interaksi antara polisi, pelajar, dan masyarakat.

BACA JUGA: RSUD RAA Tjokronegoro Purworejo Targetkan Indeks Kepuasan Masyarakat 93

Polres Purworejo berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat hubungan dengan generasi muda sekaligus mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Penyelenggara menyatakan seluruh rangkaian turnamen berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus memberi ruang bagi komunitas e-sport di Purworejo untuk mengembangkan kemampuan dan menjunjung sportivitas. (JOE)

Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum menunjukkan barang bukti yang diduga digunakan tersangka menjalankan aksinya, Jumat (2/10/2026).

PURWOREJO, Pansela.co – Polres Purworejo mengungkap kasus pencurian yang menyasar masjid dan sejumlah sekolah di Kabupaten Purworejo. Polisi menangkap dan menahan seorang pria berinisial AP (42), warga asal Tembalang, Kota Semarang, yang berdomisili di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum  mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Lobby Mapolres Purworejo Tatag Trawang Tungga, Jumat (2/10/2026).  Adapun salah satu aksi pencurian yang menjadi dasar pengungkapan perkara terjadi pada Sabtu (20/6/2026) sekitar pukul 18.30 WIB di Masjid Al-Muttaqin, Dusun Wirotakan, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Purworejo.

Kapolres menjelaskan,  berdasarkan hasil penyidikan, korban saat itu sedang menunaikan salat Magrib. Ketika situasi masjid sepi dan tidak ada orang yang memperhatikan, pelaku mengambil tas milik korban. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan pengunjung tempat ibadah dan lingkungan sekolah untuk melancarkan aksinya.

“Modus tersangka mencari sasaran di masjid atau sekolah pada siang hingga sore hari saat situasi sepi, lalu masuk ke dalam untuk mengambil barang berharga milik korban,” ungkap AKBP Erma  Rahayu Kusuma Ningrum.

Polisi Telusuri Sejumlah Lokasi Pencurian

Penyidik kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menelusuri sejumlah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil penyelidikan mengarah pada AP, yang diduga terlibat dalam beberapa aksi pencurian di fasilitas umum wilayah hukum Polres Purworejo.

Setelah mengumpulkan bukti, petugas menangkap tersangka dan menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

BACA JUGA: 2.625 Anggota BPD Purworejo Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, Budi Sunaryo: Bukan Sekadar Stempel Desa

Polisi telah menahan AP sejak 27 Agustus 2026 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga memeriksa tiga orang saksi guna mendalami perkara tersebut.

Dalam konferensi pers itu, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti, yakni satu dus atau kotak kemasan ponsel, satu unit Samsung Galaxy A06 berwarna hitam, satu unit sepeda motor Yamaha NMax berwarna putih dengan nomor polisi AB-3812-YL beserta STNK atas nama Agus Kendarta, serta satu jaket hoodie hitam merek Camelwork yang diduga digunakan saat beraksi.

Empat TKP Lain Ikut Didalami

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, polisi mencatat sejumlah dugaan aksi pencurian lain yang dikaitkan dengan tersangka. Lokasi dan waktu kejadian tersebut meliputi:

1. Januari 2025: ppencurian telepon genggam di SMA Negeri 1 Purworejo.
2. Maret 2025: pencurian uang tunai di SD Negeri Piji.
3. Maret 2025: pencurian helm di SMK Negeri 7 Purworejo.
4. Juni 2026: pencurian tas berisi uang dan barang lainnya di SD Negeri Pangen Gudang.

Polisi mengembangkan informasi tersebut untuk mendalami keterkaitan tersangka dengan masing-masing kejadian. Rincian mengenai setiap perkara tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.

Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum bersama Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Dwiyono menunjukkan barang bukti. (Sumber: Istimewa)

Tersangka Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Dwiyono mengatakan, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V atau senilai Rp500.000.000,” jelas AKP Dwiyono.

Ancaman pidana tersebut merupakan ketentuan hukum yang disangkakan kepada tersangka. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap mengikuti proses peradilan.

Polres Purworejo Imbau Warga Waspada

Menanggapi kasus tersebut, Kapolres Purworejo mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di masjid, sekolah, maupun fasilitas umum lainnya.

Ia mengimbau warga untuk tidak meninggalkan telepon genggam, dompet, tas, dan barang berharga tanpa pengawasan. Pemilik kendaraan juga diminta menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir sepeda motor.

BACA JUGA: 750 Pelajar SMK YPP Purworejo Dibekali Cara Hadapi Penipuan Online dan Kejahatan Siber

Selain itu, pengelola tempat ibadah dan sekolah diharapkan mengoptimalkan penggunaan kamera pengawas atau CCTV serta meningkatkan pengawasan lingkungan melalui ronda dan patroli keamanan.

Polres Purworejo berharap langkah pencegahan tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya pencurian sekaligus meningkatkan keamanan di lingkungan pendidikan dan tempat ibadah. (JOE)

Ketua Komisi I DPRD Purworejo Budi Sunaryo. (Foto: Istimewa)

PURWOREJO, Pansela.co – Sebanyak 2.625 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Purworejo mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, mengapresiasi program tersebut dan berharap perlindungan ini mendorong anggota BPD menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa secara lebih profesional.

Budi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo atas peluncuran program perlindungan bagi ribuan anggota BPD tersebut.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Purworejo dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo atas launching program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 2.625 anggota BPD se-Kabupaten Purworejo,” kata Budi.

BACA JUGA: Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Wahyu Hadiningrat Jabat Wakapolri

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Purworejo yang membidangi pemerintahan dan bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pemerintahan desa, Budi menilai jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota BPD.

Menurut dia, anggota BPD memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan desa, mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Karena itu, perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diharapkan memberikan rasa aman kepada anggota BPD saat menjalankan tugasnya.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk BPD. Dengan adanya JKK dan JKM, anggota BPD kini bekerja dengan rasa aman. Jika terjadi risiko kerja, keluarga mereka tidak ditinggalkan begitu saja,” ujarnya.

Dorong Perlindungan Pekerja Rentan di Desa

Budi juga menyoroti manfaat santunan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta bagi keluarga anggota BPD yang mengalami risiko kematian sesuai ketentuan program. Menurutnya, manfaat tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan sosial bagi anggota BPD dan keluarganya.

Ke depan, ia berharap pemerintah memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada kelompok pekerja rentan di wilayah pedesaan. Kelompok tersebut antara lain petani, buruh tani, dan nelayan yang dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan melalui skema Bukan Penerima Upah (BPU).

“Perlindungan ini juga perlu diperluas kepada pekerja rentan desa seperti petani, buruh tani, dan nelayan melalui skema BPU yang iurannya sangat terjangkau,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah dapat mendukung pembiayaan program perlindungan tersebut melalui sumber anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD Diminta Berani Mengawasi Pemerintahan Desa

Selain mengapresiasi perlindungan jaminan sosial, Budi mengingatkan anggota BPD agar tetap menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional. Ia menegaskan bahwa jaminan sosial harus berjalan seiring dengan penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, BPD memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah desa sekaligus lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, anggota BPD perlu menyampaikan kritik dan menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya.

“Saya berharap dengan adanya jaminan ini, kinerja BPD semakin profesional dan berani. Jangan takut mengawasi. BPD adalah mitra kritis kepala desa, bukan stempel,” tegasnya.

BACA JUGA: Peringati Maulid Nabi, Bupati Purworejo Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah

Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, lanjut Budi, akan mengawal pelaksanaan program tersebut, termasuk memastikan Pemkab Purworejo membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota BPD secara tepat waktu setiap bulan.

“Kami di Komisi I DPRD akan terus mengawal agar iuran BPJS Ketenagakerjaan BPD ini dibayarkan tepat waktu oleh Pemkab setiap bulan, tidak telat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” katanya.

Budi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota BPD di Kabupaten Purworejo atas pengabdian mereka dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Ia berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat memperkuat rasa aman anggota BPD sekaligus mendorong pelaksanaan tugas yang profesional, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa. (JOE)