Bersama 449 Kades, Gus Yazid Hadiri Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa di Semarang

Untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, desa-desa di Indonesia harus diperkuat. Caranya, dengan memaksimalkan dana desa senilai Rp 72 triliun yang sudah mulai ditransfer langsung secara bertahap ke 74.953 desa se-Indonesia.

Peserta Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium Semarang

www.inikebumen.net SEMARANG – Bupati Yazid Mahfudz, menghadiri Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang, Selasa, 18 Februari 2020. Acara itu juga diikuti oleh 449 kepala desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Sejumlah pejabat di Kebumen juga terlihat hadir, seperti Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan, Kepala Kejari Kebumen Erry Pudyanto Marwantono. Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, Asisten Sekda Hery Setyanto, Kepala Dispermades P3A Frans Haidar, serta 26 camat.

Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala desa se Jawa Tengah itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Kemudian, Gubernur Ganjar Pranowo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto dan Direktur Pertamina Nicke Widyawati.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, desa-desa di Indonesia harus diperkuat. Caranya, dengan memaksimalkan dana desa senilai Rp 72 triliun yang sudah mulai ditransfer langsung secara bertahap ke 74.953 desa se-Indonesia.

“Begitu kita transfer, secepat mungkin dibelanjakan dalam satu bulan, dua bulan, tiga bulan ini. Itu antisipasi ketika dampak tekanan ekonomi sedang bergerak dan berjalan akibat virus korona dan juga perang dagang Amerika-China,” kata Tito.

Mulai tahun ini pencairan dana desa langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening desa. Namun, yang menjadi masalah, 60 persen kepala desa di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas ke bawah.

Maka dari itu meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para Camat agar bisa menjadi konsultan karena ada kepala desa yang masih belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.

“Saya minta Camat dan aparat penegak hukum berperan mengarahkan Lurah. Kasih tahu agar dana desa benar-benar dimanfaatkan jangan diselewengkan,” ujarnya.

Bupati Yazid Mahfudz, saat menghadiri Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium Semarang

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, meminta agar dana desa sebesar Rp 72 triliun harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa. Dana Desa difokuskan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PTKD), penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dan penguatan ekonomi, tanpa melupakan infrastruktur.

“Penguatan SDM itu termasuk penanganan stunting di dalamnya,” kata Abdul Halim.

Dalam arahannya, Abdul Halim, menyebut desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa. SDM unggul Indonesia ke depan kuncinya ada di desa. Untuk itu, Kemendes PDTT berinisiatif menaikkan kapasitas kepala desa (kades) yang berprestasi.

Abdul Halim mengatakan, Kemendes PDTT mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar kades diberikan ruang untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi sesuai dengan kearifan desanya. Sebab, kades ini kuliahnya langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala problematikanya.

“Hingga nanti diharapkan akhir periode enam tahun bisa meraih gelar sarjana. Dan periode selanjutnya semakin bisa bangun desa dan menyejahterakan warganya,” imbuhnya.

Menurut Abdul Halim, usulan gelar sarjana nanti buat kades berprestasi sebagai apresiasi terhadap pengabdiannya di desa. Program ini memang masih dibicarakan di tingkatan Kemendikbud soal formulasi yang pas untuk usulan Kemendes PDTT.

Namun, kata Abdul Halim, yang langsung direspons Mendikbud adalah usulan agar mahasiswa diterjunkan langsung ke desa-desa dengan durasi minimal enam bulan yang menjadi bagian dari perkuliahan. Usulan ini ditransformasikan ke program Kampus Merdeka.

“Mahasiswa nantinya akan berkhidmat di desa dan mengabdi ke desa yang lebih lama dari KKN,” kata Abdul Halim.

Usulan kedua, soal skripsi mahasiswa digantikan dengan program pengabdian kepada desa dan melakukan pendampingan pembangunan di desa. Kemendes PDTT juga mengajak Proyek Desa yang terdiri dari tiga bagian, yakin konsep operasional bangun SDM unggul, transformasi ekonomi pedesaan, dan kebijakan Kampus Merdeka.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut positif program peningkatan kapasitas kades tersebut karena itu bakal berdampak langsung kepada masyarakat desa.(*)