Ekonom Soroti Dampak MBG dan KDMP terhadap Ruang Fiskal dan UMKM

YOGYAKARTA, Pansela.co – Sejumlah ekonom menyoroti tekanan terhadap ruang fiskal dan perlindungan sosial dalam evaluasi satu tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE). Program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu perhatian dalam forum yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bersama Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9/2026).

Forum tersebut mengevaluasi perkembangan ekonomi dan sosial setelah AEI menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi setahun sebelumnya. Pembahasan mencakup kebijakan fiskal, kapasitas pemerintah daerah, perlindungan sosial, iklim usaha, independensi lembaga negara, hingga risiko bencana.

Ekonom UGM Elan Satriawan mengatakan MBG dan KDMP memiliki tujuan yang baik, tetapi implementasinya perlu memperhitungkan potensi risiko baru. Salah satu yang ia soroti adalah pembiayaan KDMP melalui skema pinjaman dengan penjaminan dana desa.

Menurut Elan, skema tersebut perlu memperhatikan kemampuan usaha yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kewajiban pembiayaan.

“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” ujar Elan seperti dilansir dari ugm.ac.id

Ekonom Soroti Penyempitan Ruang Fiskal

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai program prioritas berskala besar, termasuk MBG dan KDMP, menyerap ruang fiskal secara signifikan.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya peluang penggunaan anggaran karena pemerintah juga membutuhkan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, serta mitigasi bencana.

“Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal,” kata Riefky.

BACA JUGA: Gethuk Goreng Poncosari Bantul Berkembang, Serap 17 Pekerja dan Tembus Produksi 7 Kuintal Sehari

Ia juga mendorong pemerintah memperluas indikator evaluasi program. Menurutnya, penilaian tidak cukup hanya melihat input dan output, tetapi juga perlu mengukur outcome, kualitas pelaksanaan, efektivitas biaya, serta manfaat program dibandingkan alternatif penggunaan anggaran.

Riefky turut menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang disebutnya mencapai hampir Rp300 triliun. Menurut dia, kondisi tersebut dapat mempersempit kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan di wilayah masing-masing.

Cadangan Bencana Dinilai Belum Seimbang dengan Kebutuhan

Persoalan kapasitas fiskal untuk menghadapi bencana juga masuk dalam pembahasan. Dalam asesmen yang dipaparkan, cadangan anggaran bencana disebut sekitar Rp5 triliun per tahun, sementara estimasi kebutuhan pemulihan mencapai sekitar Rp22 triliun.

“Kalau kita lihat dari angkanya, cadangan bencana sekitar Rp5 triliun per tahun jauh sekali di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun,” ujar Riefky.

Angka tersebut menjadi bagian dari sorotan mengenai pentingnya memastikan kapasitas fiskal tetap memadai ketika pemerintah menghadapi bencana maupun kebutuhan pembangunan lain.

Independensi Bank Indonesia dan Transparansi Pembiayaan Disorot

Peneliti LPEM FEB UI Mervin Goklas membahas isu independensi lembaga negara, dominasi negara dalam aktivitas ekonomi, meritokrasi, antikorupsi, serta ruang sipil.

Salah satu perhatian Mervin berkaitan dengan posisi Bank Indonesia setelah mandat kebijakan bank sentral juga menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kebijakan.

“Posisi BI semakin dipertanyakan apakah sebetulnya Bank Indonesia fokus dalam stabilitas atau juga mengejar pertumbuhan yang pada akhirnya mendukung pemerintah,” tuturnya.

BACA JUGA: Jawa Tengah Raih Peringkat Ketiga Anugerah Layanan Investasi 2026

Mervin juga menyoroti kebutuhan untuk mencocokkan indikator statistik dengan kondisi ekonomi riil. Ia mencontohkan hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dan konsumsi listrik yang menurutnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, ia mempertanyakan transparansi laporan keuangan lembaga yang mengelola pembiayaan negara. Mervin menyinggung alokasi pembiayaan kepada KDMP melalui Danantara dan mempertanyakan ketersediaan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk analisis publik.

“Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangan Danantara belum kami terima hingga sekarang untuk kita analisis. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” katanya.

UMKM Diminta Tetap Mendapat Ruang Persaingan

Ekonom Universitas Padjadjaran Titik Anas menyoroti iklim usaha dan perlindungan sosial. Ia menyebut terdapat perkembangan pada aspek administratif, tetapi pada saat bersamaan muncul tantangan ketika intervensi negara berlangsung dalam skala besar.

Titik merujuk pada posisi Indonesia dalam World Competitiveness Report 2026 yang berada di peringkat 48 dari 70 negara sebagai salah satu indikator yang menurutnya menunjukkan masih adanya persoalan efisiensi bisnis.

“Perkembangan di klaster ini bergerak tidak merata dan sarat akan paradoks. Pemerintah telah menunjukkan sejumlah perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” paparnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan dampak MBG dan KDMP terhadap pelaku usaha lokal. Menurut Titik, pemberian fasilitas dan pembiayaan kepada entitas tertentu perlu menerapkan prinsip competitive neutrality agar tidak menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan UMKM.

Perlindungan Sosial Dinilai Perlu Lebih Adaptif

Titik juga mencatat anggaran perlindungan sosial 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Namun, ia menilai besarnya anggaran perlu diikuti sistem pendataan penerima bantuan yang mampu mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Menurut dia, sistem yang terlalu statis dapat menyulitkan masyarakat yang baru mengalami guncangan ekonomi, PHK, atau bencana untuk segera memperoleh bantuan.

“Masalah krusialnya adalah bansos kita tidak berkarakter adaptif. Sangat statis sehingga banyak orang yang ter-exclude walaupun dia berhak mendapatkan bantuan. Ada yang ter-include walaupun dia tidak berhak mendapatkan bantuan,” katanya.

Ia kemudian mendorong pengembangan dynamic social registry yang memungkinkan data penerima bantuan diperbarui berdasarkan perubahan kondisi masyarakat.

Titik juga menilai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperkuat agar tidak hanya memberikan pengganti pendapatan sementara, tetapi juga membantu proses reskilling dan penempatan kembali pekerja.

Ekonom Ingatkan Risiko Lingkungan

Peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Ega Kurnia Yazid, membahas dampak jangka panjang dari akumulasi berbagai persoalan kebijakan.

Ia mengaitkan kebijakan pembangunan dengan risiko lingkungan dan sosial, termasuk isu food estate dan deforestasi. Dalam pemaparannya, Ega menyebut deforestasi meningkat sekitar 66 persen menjadi 433 ribu hektare pada 2025.

“Pemerintah hari ini mencoba mengulangi kesalahan yang mirip dengan skala yang jauh lebih besar, misalnya seperti agenda food estate maupun agenda deforestasi,” ujarnya.

Ega juga mendorong penguatan mitigasi bencana dan kecukupan anggaran untuk menghadapi meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana.

BACA JUGA: TNI AL Amankan Kapal SPOB Nurfaizah 03, Diduga Angkut 407 Ton Solar Ilegal

Menurut dia, ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga perlu melihat bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi kepada masyarakat.

“Hal yang perlu didorong adalah beyond GDP. Delapan persen itu harus terdistribusi, tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat harus menikmatinya,” tuturnya.

Evaluasi satu tahun 7DDE tersebut menunjukkan beragam pandangan ekonom mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Forum AEI dan FEB UGM menjadi ruang untuk membahas kembali kebijakan fiskal, perlindungan sosial, iklim usaha, tata kelola, serta kapasitas pemerintah menghadapi risiko ekonomi dan bencana. ***